Mencari Martir Kebebasan Di Pilkada DKI

Opini    | 21 Okt 2016 | Read 2546 times
Mencari Martir Kebebasan Di Pilkada DKI Teropong Senayan

Publik terlalu banyak berdebat mengenai anti-A, anti-B, anti-Kristen, anti-Muslim, dan anti-anti lainnya. Menjelang Pilkada DKI, narasi yang berkembang begitu digerakkan oleh rasa benci. Bahkan, semua itu membuat kita lupa berdiskusi mengenai esensi demokrasi itu sendiri.

Pilkada DKI akan menentukan berapa pajak yang akan anda bayar. Pilkada DKI juga akan memberi andil seberapa banyak anda habiskan hidup di perjalanan. Pilkada DKI juga mempengaruhi kesehatan jiwa anda hidup di kota ini.

Tahun depan bukanlah sekedar pertarungan antara Ahok-Djarot, Anies-Sandi, dan Agus-Silvy. Perhelatan ini juga merupakan pertaruhan kebebasan untuk jutaan orang.

Seluruh Indonesia akan melihat ke sini. Apa yang terjadi di Jakarta juga akan terjadi di daerah lain. Diakui atau tidak, DKI Jakarta adalah barometer nasional. Baik buruknya Jakarta akan memberi dampak terhadap daerah lain.

Jika orang Jakarta tidak paham esensi demokrasi, jangan heran orang-orang daerah lain bisa menjadi lebih brutal. Walaupun, Pilkada serentak nanti bisa juga menjadi momentum bagi banyak daerah untuk mempertontonkan kebaikan demokrasinya masing-masing.

Saya teringat dengan kata-kata seorang tokoh yang sempat digadang-gadang akan mencalonkan diri di Pilkada DKI. Belakangan, saya dengar dia lebih memilih menolak tawaran yang sempat menghampirinya.

"Tidak apa-apa lah sesekali menyerang Ahok, toh dia kan tidak benar semua. Palingan, saya di-bully di sosmed. Demokrasi sudah membuat menyampaikan kebenaran sedikit lebih sulit." katanya.

Benar saja, setelah dia memberikan pernyataan kritis terhadap Ahok di media, sosmednya tidak berhenti diserang empat hari-empat malam.

Namun, memang inilah realitas demokrasi Jakarta. Bully-membully sangat lumrah. Kalau tidak dukung A, berarti pro-korupsi. Kalau tidak dukung B, berarti anti-Islam.

 Pikiran kita dikuasai oleh jargon-jargon para buzzer. Kita menjadi sedikit cemas dicap anti-pluralisme dan pro-koruptor jika tidak memilih kandidat A, misalnya.

Politik kita saat ini adalah demokrasi tolak ini atau itu, bukan politik untuk mencari apa yang terbaik. Politik hari ini bukan lagi untuk memberi solusi.

Jakarta pun sudah terbagi, tolak Ahok atau dukung Ahok, meski ada tiga pasangan yang akan bertarung, bukan karena perbedaan pandangan, tetapi lebih kepada hitung-hitungan kepentingan masing-masing elit yang tidak bulat saja.

Hasil survei dari berbagai lembaga mengonfirmasi itu. Polanya selalu sama, yakni pro-Ahok sekitar 35 %, anti-Ahok sekitar 35%, dan 30% masih belum memutuskan. Kecenderungan ini sudah terjadi sejak setahun sebelum pendaftaran Pilkada DKI.

Artinya, publik memang sudah terbagi. Mau sebaik apapun kinerja petahana, pembelahan tersebut sangat sulit untuk kembali mencair. Migrasi dari kandidat A ke B sepertinya agak sulit. Sehingga, pertempuran sebenarnya adalah berebut 30% warga Jakarta yang masih pikir-pikir.

Melawan Tirani Pemimpin Ideal

Ahok mungkin yang paling meyakinkan. Selain petahana, dia juga satu-satunya kandidat yang pernah memimpin daerah. Setelah menjadi Bupati, lalu ia menjadi wakil gubernur.

Ahok tentunya lebih berpengalaman di bidang pemerintahan daerah, dibandingkan kandidat lainnya. Namun, apakah dia yang terbaik? Belum tentu.

Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono tampak kurang meyakinkan karena memang belum diuji saja. Namun, kapasitasnya tidak boleh diremehkan.

Anies adalah mantan menteri, sementara Agus merupakan mantan perwira TNI berprestasi. Mereka juga orang-orang hebat di bidangnya. Kita harus lapang dada mengakui itu jika ingin mencari yang terbaik melalui pertarungan ini.

Anies dan Agus bukan  hanya melawan Basuki Tjahaja Purnama, melainkan tirani konsepsi pemimpin ideal yang dilekatkan kepada Ahok.

Ahok dianggap paling relevan dengan kondisi Jakarta. Kota ini begitu keras sehingga butuh orang yang keras adalah wacana yang selalu dibangun.

Jika ditelisik dengan cermat, wacana tersebut tidak didukung oleh argumentasi yang sepenuhnya logis. Dalam diskusi ini, kita akan coba bahas beberapa contoh.

Wacana tersebut jelas berusaha meruntuhkan semua orang yang tidak seperti Ahok. Untuk beberapa kasus, cara ini bekerja dengan sangat baik.

Menjelang pendaftaran kandidat Pilkada saja, setiap nama yang muncul untuk memimpin DKI langsung mendapatkan berbagai deligitimasi. Sementara, nama yang sudah ter-downgrading, seperti Yusril Izha Mahendra, Ahmad Dhani, Haji Lulung, dan M. Taufik dibiarkan beredar untuk dieksploitir atau menjadi cerita-cerita lucu.

Misalnya, nama Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) yang sempat mencuat sebagai salah satu yang potensial. RK langsung di-bully oleh para groupies. Dia dianggap tidak cocok untuk Jakarta. Pertanyaan khas pendukung Ahok adalah, "Apakah RK berani lawan DPRD? " Ini jelas sesat pikir.

Menurut UU otonomi daerah, DPRD adalah mitra pemerintah daerah. Kalau menjadikan keberanian berkelahi dengan DPRD sebagai ukuran kehebatan pemimpin, tentunya bertentangan dengan semangat UU.

Semua kepala daerah yang bekerjasama dengan legislatif tentu tidak bisa dianggap prokoruptor. UU otonomi daerah tentu tidak bisa dikatakan prokoruptor juga. Yang harus kita sadari, kolaborasi antarlembaga negara adalah persoalan sulit yang belum terpecahkan sejak negara ini merdeka.

Saya juga jadi teringat kata-kata Romo Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Beliau menjelaskan seorang pemimpin yang baik harus mampu menjalin kerja sama.

"Berkelahi itu gampang, tidak perlu latihan. Semakin tidak latihan, semakin seru, yang susah adalah membangun kerjasama," kata Romo Suharyo.

Pemerintah eksekutif dan legislatif harus menjadi regulator yang memastikan aturan dapat berjalan. Bukan saling merendahkan satu sama lain. DPRD adalah wakil rakyat yang juga menerima mandat, layaknya eksekutif.

Menganggap diskresi sebagai inovasi, padahal itu terdesak dilakukan karena gagal membangun kerjasama dengan legislatif. Bagaimanapun itu akan merugikan banyak pihak, meski dibalut dengan kerja Humas yang bagus.

Persaingan yang adil menjadi mungkin ketika peraturan memang benar-benar berjalan. Jika sudah tidak menghormati aturan, apa lagi yang menjadi acuan? Kepala daerah tidak lebih tinggi daripada UU.

Meminta kontribusi sektor swasta di luar aturan tentunya sangat tidak adil dalam kompetisi. Selain memberatkan, transaksi ini cenderung menciptakan kondisi diskriminatif.

Swasta tidak mendapatkan kepastian hukum. Siapa yang kasih kontribusi lebih besar tentunya lebih punya posisi tawar.

Negara menjadi begitu bergantung kepada proyek-proyek besar swasta. Kalau tidak ada proyek sebesar reklamasi, mau dapat uang darimana? Menggusur semua daerah hijau dan perkampungan akan jadi sangat mungkin.

Siapa bisa kritik Ahok? Pasti disemprot balik atau harus berhadapan dengan pendukung-pendukungnya di dunia maya. Wacana yang juga terus-menerus dibangun adalah, "pemimpin bagus jangan diadu-adu di Jakarta. Jangan mau diadu partai."

Proposisi ini lebih bermasalah. Demokrasi memberi hak kepada siapapun untuk mencalonkan diri, agar semua orang Jakarta mendapatkan yang terbaik. Jelas, wacana ini berusaha untuk tidak melahirkan pertarungan sengit di Jakarta. Kepala daerah yang sukses jangan sampai ikut bertarung. Bisa-bisa, Ahok mengalami nasib seperti Foke di 2012.

Melawan Tirani Mayoritas

Di sisi lain, isu-isu agama masih bergulir. Tim kampanye kandidat masih belum mampu membendungnya atau tidak mau menghentikannya.

Baru saja publik dikejutkan oleh statemen Ahok mengenai surat Al-Maidah ayat 51. Ahok dianggap menistakan agama, bahkan ada yang berpikir itu campur tangan Tuhan untuk menjatuhkan Ahok.

Ribuan massa dari seluruh Indonesia turun ke jalan. Aksi ini memancing simpati, sekaligus hujatan publik. Paling tidak, saya merasa Ahok begitu fenomenal.

Tetapi, perdebatan ini begitu jauh dari substansi. Selama memimpin, Ahok tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang benar-benar merugikan umat Islam secara langsung. Kebebasan beragama tidak pernah diusik oleh pemerintahannya.

Masalah dia membahas Al-Maidah, kemudian salah menafsirkan bukanlah sesuatu yang berkaitan langsung dengan kapasitas mengelola pemerintahan daerah. Isu ini berada jauh dari substansi.

Ahok bukan seorang muslim, wajar jika tidak paham. Edukasi dari ulama-ulama kepada publik jauh lebih penting, daripada memancing ketegangan. Lalu, biarkan proses hukum yang bekerja jika memang terdapat pelanggaran.

Banyak ormas Islam turun ke jalan juga tidak akan memberi dampak apa-apa. Cara paling realistis untuk menurunkan Ahok hanyalah masuk bilik suara dan pilih kandidat lainnya.

Jika terus menyulut isu SARA, hanya akan menambah penyakit paska pemilu. DKI Jakarta lebih besar daripada sekedar persoalan mengalahkan Ahok.

Martir Kebebasan untuk Jakarta

Jakarta butuh martir kebebasan. Orang yang bersedia mengorbankan dirinya menghadapi tirani-tirani yang membelenggu demokrasi. Martir yang merelakan dirinya untuk berhadapan dengan kelompok yang kerab bermain pada isu-isu SARA. Dia juga harus siap menghadapi belenggu opini konsepsi kepemimpinan ideal yang sesat pikir itu.

Dia juga harus mengembalikan demokrasi pada esensinya. Martir kebebasan adalah orang yang mengajak publik untuk membicarakan tugas-tugas pokok dari pemerintah. Tidak terlalu larut di dalam gimmick, yang berujung pada pemujaan secara berlebihan.

Martir kebebasan harus berpikir untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memperkuat kepastian hukum. Dengan infrastruktur yang baik, biaya dari setiap individu di kota ini juga berkurang. Dengan kepastian dan penegakan hukum, pemerintah menjamin semua persaingan berjalan lebih adil. Kita butuh seorang yang mengorbankan dirinya untuk kebebasan dan kebaikan bersama. Sekali lagi, Jakarta itu lebih besar daripada soal mengalahkan Ahok.

Siapa bersedia jadi martir kebebasan?

Arie Putra

Arie Putra adalah alumni Departemen Sosiologi FISIP UI. Ia juga menjadi associate di Universitas Indonesia Liberal and Democracy Study Club (UILDSC). Bisa dihubungi via email: [email protected] dan twitter: @arieptr.