ORKES III: Beli Suara di Indonesia (Buying Votes in Indonesia)

Agenda    | 21 Mei 2019 | Read 36 times
ORKES III: Beli Suara di Indonesia (Buying Votes in Indonesia)

Jum’at 12 April 2019 kira-kira lebih dari sebulan lalu, kami mengadakan kegiatan rutin baru ditahun ini, yaitu Obrolan Kebebasan (Orkes), menghadirkan pembicara tamu Direktur Indikator Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Ph.D sebagai alumnus dari Australian National University (ANU) . Pada Orkes seri ketiga bertindak sebagai moderator Djohan Rady dari Suarakebebasan.

Topik yang kami angkat dalam diskusi kali ini bertajuk “Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Network and Winning Margins” tidak lain dari disertasi pembicara yang telah dipertahankannya dalam ujian di ANU. Secara sederhana, kami mengenalkannya melalui mengenal suap elektoral: korupsi dalam pemilihan umum. Korupsi dalam pengertian menggunakan uang publik guna memenangkan pemilihan, kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bowo Sidik Pangarso menjadi contoh kongkritnya.

Bagi Bung Burhan, sekurangnya terdapat dua alasan mengapa Ia tertarik mengangkat topik Buying Votes ini sebagai topik disertasi. Pertama, studi tentang jual beli suara masih cukup langka dilakukan dengan rigorous oleh ilmuwan politik. Kedua, kasus jual beli suara di Indonesia dilaporkan cenderung lebih besar ketimbang negara lainnya (Amick, 2016).

Pembicara kemudian menyajikan data responden menilai jual beli suara di Indonesia tahun 2014 mencapai 25-33% dimana lebih tinggi dari rerata negara-negara lain yang disurvei yaitu 14,27%. Ia menambahkan literatur dominan menyangkut topik ini berada pada dua aliran: pertama, mazhab pemilih inti (core voters) dan kedua, mazhab pemilih berpindah (swing voters). Pada mazhab pemilih inti maksud dari membeli suara pemilih yang sudah loyal (core voters), sedemikian sehingga terjadi peningkatan angka partisipasi pemilih. Berbagai studi mengonfimasi cover voters theory diantaranya: Stokes et al., 2013; Diaz-Cayeros et al 2016.

Sementara itu, mazhab pemilih berpindah justru berargumen dengan anggaran yang terbatas (limited budget) praktik membeli suara diarahkan kepada pemilih yang belum menentukan piihannya atau yang dikenal dengan swing voters. Terdapat berbagai studi yang juga memberikan konfirmasi atas swing voters theory misalnya: Dixit and Londregan, 1996; Stokes, 2005.

Meskipun terbelah dalam dua aliran, kedua mazhab utama dalam leksikon politik, asumsi mendasar keduanya ialah parameter utama dalam distribusi benefit, misalnya berupa money politics, berdasar pada ideologi politik atau kedekatan partisan kepada mesin politik yang berkuasa atau mesin politik oposisi (Dunning dan Stokes 2008).

Pembicara kemudian meneruskan paparannya melalui tujuan studi serta metode yang dipergunakn guna menjawab serangkaian tujuan studi. Lebih jauh lagi, bung Burhan menjelaskan variabel lain, guna menyigi lebih mendalam, yaitu kedekatan dengan partai politik (partisanship) yang mana responden menjawab seberapa dekat mereka dengan parpol di Indonesia hanya mencapai 15% atau jauh dibawah rerata dunia dalam soal party closeness sebesar 48,7%. Salah satu faktor penyebab rendahnya asosias pemilih dengan lembaga politik semisal Parpol ialah sistem pemilihan umum terbuka (open-list). Ia menyebutkan dari pemilu ke pemilu angka party closeness terus turun secara mantap.

Hal ini tentu berita buruk bagi usaha meningkatkan kualitas pemilu yang bermuara pada kualitas demokrasi. Bahwa secara teratur, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan rotasi kekuasaan politik secara rutin melalui pemilihan umum 5 tahun sekali, langsung memilih pejabat publik mulai dari Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, maupun anggota Dewan dari Pusat hingga ke Daerah.

Di samping itu, model pemilihan proporsional terbuka juga membuat para calon anggota legislatif mau tidak mau lebih memilih strategi, yang mana: (1). Para kandidat wajib berkompetisi sesama pesaing dalam satu parpol merebutkan konstituen yang sama atau satu partai; (2). Para kandidat lebih mengandalkan jejaring personal ketimbang jalur partai; (3). Guna lolos menduduki kursi di DPR maupun DPRD hanya memerlukan angka kemenangan kecil antar sesame calon separtai.

Dengan alasan inilah, maka praktik beli suara di Indonesia lebih sesuai dengan teori pemilih inti ketimbang pemilih swing, ditambah lagi dengan kuatnya jejaring personal calon serta fenomena selisih kemenangan yang tipis. Maka ketiga variabel menjadi penjelas praktik beli suara elektoral di tanah air.

Orkes III juga mencatatkan peningkatan antusiasme dari kehadiran mencapai lebih dari 40 peserta, dengan lebih dari sepuluh penanya maupun pemberi komentar di akhir sesi. Dari waktu yang direncanakan selesai pukul 9, acara tanya jawab mundur hingga 9.30.

Jalan meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi masih panjang, namun langkahnya bisa diawali melalui meningkatkan kesadaran dan pengertian terhadap praktik beli suara elektoral didalam pemilihan umum.

 

 

 

Muhamad Iksan

Muhamad Iksan (Iksan) adalah Pendiri dan Presiden Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (public policy). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN. Ia memiliki passion untuk mempromosikan gagasan ekonomi pasar, penguatan masyarakat sipil, serta tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Iksan bisa dihubungi melalui email [email protected] dan twitter @mh_ikhsan